matarana.co.id, ponorogo– Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Raperda tentang APBN Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023 menjadi agenda utama Rapat Paripurna DPRD Ponorogo. Rpat paripurna tersebut digelar di ruang sidang utama gedung DPRD Ponorogo, Senin 31 Oktober 2022.
Rapat paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, dan para anggota DPRD Ponorogo, serta Forkopimda Ponorogo.
Hampir semua fraksi menyuarakan minimnya serapan anggaran belanja daerah. Fraksi meminta hal tersebut untuk tidak terulang kembali, sehingga pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
“Mayoritas fraksi menginginkan APBD 2023 dilaksanakan secara konsisten. Jangan sampai terjadi seperti pada tahun 2021 dan 2022 ini. Tidak ada ganjalan dari pihak kami DPRD, karena jika perda sudah disepakati dan disahkan maka pelaksanaan ada pada eksekutif. Kami punya wewenang untuk mengawasi, namun tentu ada prosedurnya, sesuai aturan yang berlaku,” terang Ketua DPRD Ponorogo.
Beberapa yang dikritisi terkait serapan anggaran misalnya fasilitas kesehatan di RSUD Dr. Harjono yang belum maksimal. “Tolong ini ditanggapi dengan serius sehingga layanan RSUD tidak kalah dengan rumah sakit swasta,” kata Mohammad Komaruddin, Ketua Fraksi Golkar.
Setelah pandangan umum fraksi itu, agenda selanjutnya adalah jawaban eksekutif, yang akan digelar pada Senin (7/11/2022) mendatang. “Terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Ponorogo yang secara tegas dan jelas, memberikan pandangan umum. Dilanjutkan Senin mendatang yang agendanya yaitu jawaban eksekutif atas pandangan umum,” pungkas Sunarto. (Jar/ADV)
